Ditengah Dukungan Palestina, Indonesia Beri Konsesi Energi ke Perusahaan Israel

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, anak perusahaan Ormat Technologies yang berbasis di Amerika Serikat.

Penetapan itu tertuang dalam keputusan bernomor 1.Pm/EK.04/DJE.P/2026. Informasi terkait hasil lelang juga ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk melalui unggahan akun Instagram @middleeastmonitor.

Langkah pemerintah ini menjadi bagian dari strategi percepatan transisi energi bersih guna mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Namun, kebijakan tersebut memunculkan perhatian publik karena perusahaan induk Ormat Technologies disebut memiliki jaringan bisnis yang terhubung dengan Israel, sementara Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Di sisi lain, kondisi ekologis Pulau Halmahera turut menjadi perhatian. Wilayah yang masih memiliki kawasan hutan luas itu tengah menghadapi tekanan akibat ekspansi industri berbasis sumber daya alam. Sebelum proyek panas bumi berjalan, Halmahera telah lebih dahulu berkembang sebagai pusat industri nikel berskala besar yang terintegrasi dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Investasi dari sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan, pembangkit listrik, serta infrastruktur pendukung. Namun, percepatan industrialisasi tersebut berdampak pada meningkatnya laju deforestasi di beberapa kawasan industri dan tekanan terhadap wilayah pesisir. Masyarakat setempat pun dituntut beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung cepat.

Sejumlah pengamat menilai pemberian konsesi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi Israel membawa implikasi politik tersendiri. Dalam pandangan Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dua konsekuensi sekaligus: risiko terhadap konsistensi posisi Indonesia dalam isu Palestina serta tekanan tambahan terhadap ekosistem Halmahera yang dinilai rentan.

Mereka menilai proyek panas bumi Telaga Ranu bukan semata agenda pembangunan energi terbarukan, melainkan keputusan strategis yang memiliki dampak ekologis dan geopolitik jangka panjang.

Selama ini Indonesia dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, keterlibatan ekonomi dengan perusahaan yang disebut memiliki akar jaringan Israel dinilai dapat memunculkan perbedaan antara sikap diplomatik dan praktik kebijakan ekonomi.

Perbedaan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kredibilitas posisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus menambah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara agenda pembangunan, kelestarian lingkungan, dan arah politik luar negeri.